Pancasila Sebagai Etika Politik

-          Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia.

-          Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dan sebagai warga negara serta taat pada hukum yang berlaku.

A.     PENGERTIAN ETIKA POLITIK

Etika adalah ilmu tentang norma-norma, nilai-nilai, ajaran moral. Etika sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia. Objek etika adalah peryataan moral.

Etika politik bergerak dalam wilayah dimana seseorang secara ikhlas dan jujur melaksanakan hukum yang berlaku. Etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara lengkap. Tetapi melalui moralitas yang bersumber dari hati nurani, rasa malu kepada masyarakat, dan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B.     TUNTUTAN ETIKA POLITIK

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara etika politik  menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan :

1)      asas-asas legalitas, yakni dijalankan sesuai hukum yang berlaku

2)      dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral

3)      disahkan dan dijalankan secara demokratis.

C.     PENGUASA ETIKA POLITIK

Dalam etika politik kekuatan batin penguasa berpencar sebagai wibawa kepada masyarakat sehingga rakyat dapat merasakannya. Dalam melaksanakan pemerintahan keesahan kekuasaan meliputi keesahan etis dan keesahan legalitas yang berdasarkan prinsip moral (etis) dan berdasarkan hukum yang berlaku (legalitas).

D.    KRISIS ETIKA POLITIK

Pada tahun 1997 terjadi krisis, maka ada hal-hal sebagai berikut:

1)      kemunduran dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa

2)      konflik sosial yang berkepanjangan

3)      kurangnya sopan santun dan berbudi luhur dalam pergaulan sosial

4)      melemahnya kejujuran

5)      pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.

Penyebabnya:

1)      Masih lemahnya pengamalan agama, munculnya ajaran agama yang keliru dan sempit.

2)      Sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau sehingga timbul fanatisme daerah.

3)      Tidak berkembangnya pemahaman kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4)      Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam kurun waktu yang panjang sehingga muncul perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika.

5)      Kurangnya keteladanan pemimpin bangsa dalam bersikap dan berperilaku.

6)      Pengaruh globalisasi yang luas dengan persaingan bangsa yang semakin tajam.

7)      Semakin tingginya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

oleh Dika Pramono