Pancasila Sebagai Etika Politik

-          Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia.

-          Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dan sebagai warga negara serta taat pada hukum yang berlaku.

A.     PENGERTIAN ETIKA POLITIK

Etika adalah ilmu tentang norma-norma, nilai-nilai, ajaran moral. Etika sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia. Objek etika adalah peryataan moral.

Etika politik bergerak dalam wilayah dimana seseorang secara ikhlas dan jujur melaksanakan hukum yang berlaku. Etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara lengkap. Tetapi melalui moralitas yang bersumber dari hati nurani, rasa malu kepada masyarakat, dan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B.     TUNTUTAN ETIKA POLITIK

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara etika politik  menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan :

1)      asas-asas legalitas, yakni dijalankan sesuai hukum yang berlaku

2)      dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral

3)      disahkan dan dijalankan secara demokratis.

C.     PENGUASA ETIKA POLITIK

Dalam etika politik kekuatan batin penguasa berpencar sebagai wibawa kepada masyarakat sehingga rakyat dapat merasakannya. Dalam melaksanakan pemerintahan keesahan kekuasaan meliputi keesahan etis dan keesahan legalitas yang berdasarkan prinsip moral (etis) dan berdasarkan hukum yang berlaku (legalitas).

D.    KRISIS ETIKA POLITIK

Pada tahun 1997 terjadi krisis, maka ada hal-hal sebagai berikut:

1)      kemunduran dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa

2)      konflik sosial yang berkepanjangan

3)      kurangnya sopan santun dan berbudi luhur dalam pergaulan sosial

4)      melemahnya kejujuran

5)      pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.

Penyebabnya:

1)      Masih lemahnya pengamalan agama, munculnya ajaran agama yang keliru dan sempit.

2)      Sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau sehingga timbul fanatisme daerah.

3)      Tidak berkembangnya pemahaman kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4)      Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam kurun waktu yang panjang sehingga muncul perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika.

5)      Kurangnya keteladanan pemimpin bangsa dalam bersikap dan berperilaku.

6)      Pengaruh globalisasi yang luas dengan persaingan bangsa yang semakin tajam.

7)      Semakin tingginya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

oleh Dika Pramono

Pancasila Sebagai Idiologi Nasional

A.    PENGERTIAN IDIOLOGI

Idiologi berasal dari bahasa Yunani “(eidos = melihat, memandang, ide atau cita-cita)”. Idiologi berarti seperangkat cita-cita atau gagasan-gagasan yang merupakan keyakinan tersusun secara sistematis disertai petunjuk cara-cara mewujudkan cita-cita tersebut. Idiologi ini meliputi berbagai bidang politik, sosial, kebudayaan dan keagamaan.

B.     UNSUR IDIOLOGI

Unsur idiologi meliputi :

1.      Unsur Keyakinan

Setiap idiologi memuat konsep-konsep dasar yang menggambarkan seperangkat keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku para pendukungnya untuk mencapai tujuan ynag dicita-citakan.

2.      Unsur Mitos

Setiap idiologi selalu memitoskan suatu ajaran dari seseorang atau beberapa orang yang secara fundamental mengajarkan suatu cara bagaimana sesuatu hal yang ideal pasti tercapai.

3.      Unsur Loyalitas

Setiap idiologi selalu menuntut adanya kesetiaan serta keterlibatan optimal para pendukungnya.

C.    FUNGSI IDIOLOGI PANCASILA

Fungsi dari idiologi pancasila dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian, yaitu :

1.      Sebagai nilai yang diyakini kebenaran kebaikannya dan merupakan motivasi perjuangan nasional.

2.      Idiologi pancasila menjadi motivasi mendayagunakan potensi nasional.

3.      Menjadi semangat hidup perjuangan, yakni sebagai landasan kesadaran harga diri bangsa.

4.      Sebagai pedoman hidup kenegaraan dan kemasyarakatan.

D.    PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI TERBUKA

            Artinya adalah (1) Idiologi yand dapat berinteraksi dalam perkembangan zaman. (2) Pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempunyai nilai dasar yang bersifat tetap dan nilai instrumental yang bersifat dinamis. (3) Nilai dasar pancasila yang bersifat tetap adalah cita-cita dan tujuannya yaitu Pembukaan UUD 1945 alinea 1-4. (4) Nilai enstrumental – dinamis. (5) Nilai praktis – nyata.

E.     FAKTOR PENDORONG IDIOLOGI PANCASILA

1.      Rontoknya idiologi tertutup (UUD Komunisme).

2.      Suatu realitas sosial yakni perkembangan masyarakat yang cepat sehingga persoalan yang muncul tak dapat dijawab dengan pemilihan idiologi sebelumnya.

3.      Karena pengaruh komunisme sangat besar, pancasila pernah merosot menjadi semacam dukma yang kaku.

                        Catt: Dukma adalah kepercayaan yang dianggap paling benar.

4.      Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menunjukkan ada kawasan kehidupan yang bersifat otonom, yaitu nilai-nilai religi (keagamaan).

F.     IMPLIKASI PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI TERBUKA

1.      Penerimaan nilai-nilai yang ada harus sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

2.      Proses penerimaan idiologi baru tidaklah mudah, sebab ada kekhawatiran dalam keterbukaan itu berarti diterimanya seluruh idiologi apapun, termasuk yang bertentangan dengan idiologi pancasila yang tidak boleh dilanggar (yaitu : (1) Stabilitas, Dinamis. (2) Larangan terhadap idiologi marxisme, leninisme, dan komunisme) keterbukaan ada batas-batasnya. (3) Mencegah paham liberalisme. (4)Larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. (5) Penciptaan norma baru harus melalui konsensus (kesepakatan bersama)

G.    IDIOLOGI PANCASILA YANG RELEVAN

Latar belakang pentingnya pancasila sebagai idiologi terbuka tidak terlepas dari upaya agar tetap relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Agar pancasila tetap relevan terhadap perkembangan aspirasi masyarakat harus mengandung sifat-sifat atau dimensi sebagai berikut.

1.      Dimensi Ralita

Ini berarti pancasila sebagai nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup di masyarakat Indonesia.

2.      Dimensi Idealisme

Artinya, suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Dengan idealism ini masyarakat atau bangsa mengetahui kearah mana bangsa ini membangun kehidupan yang  diinginkan.

3.      Dimensi Fleksibel

Artinya, dimensi yang memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang idiologi tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung dalam dirinya.

H.    WUJUD PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI NASIONAL

1.      NKRI berbentuk republik.

2.      Menjunjung tinggi HAM.

3.      Asas Bhineka Tunggal Ika.

4.      Sistem politik, kesamaan kedudukan sesama warga negara.

5.      Sistem ekonomi, asas kekeluargaan (ps. 33 UUD ’45)

6.      Sistem pembelaan negara, berdasarlan hak dan kewajiban warga negara.

7.      Sistem pemerintahan, yakni Presidensial.

-->