- Etika
mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia.
- Etika
politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dan sebagai warga
negara serta taat pada hukum yang berlaku.
A. PENGERTIAN ETIKA POLITIK
Etika adalah ilmu tentang norma-norma,
nilai-nilai, ajaran moral. Etika sebagai cabang filsafat yang khusus
membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia. Objek etika
adalah peryataan moral.
Etika politik bergerak dalam wilayah
dimana seseorang secara ikhlas dan jujur melaksanakan hukum yang berlaku. Etika
politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara lengkap. Tetapi melalui
moralitas yang bersumber dari hati nurani, rasa malu kepada masyarakat, dan rasa
takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.
B. TUNTUTAN ETIKA POLITIK
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan
negara etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai
dengan :
1) asas-asas
legalitas, yakni dijalankan sesuai hukum yang berlaku
2) dilaksanakan
berdasarkan prinsip-prinsip moral
3) disahkan dan
dijalankan secara demokratis.
C. PENGUASA ETIKA POLITIK
Dalam etika politik kekuatan batin penguasa
berpencar sebagai wibawa kepada masyarakat sehingga rakyat dapat merasakannya.
Dalam melaksanakan pemerintahan keesahan kekuasaan meliputi keesahan etis dan
keesahan legalitas yang berdasarkan prinsip moral (etis) dan berdasarkan hukum
yang berlaku (legalitas).
D. KRISIS ETIKA POLITIK
Pada tahun 1997 terjadi krisis, maka ada
hal-hal sebagai berikut:
1) kemunduran
dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa
2) konflik
sosial yang berkepanjangan
3) kurangnya
sopan santun dan berbudi luhur dalam pergaulan sosial
4) melemahnya
kejujuran
5) pengabaian
terhadap ketentuan hukum dan peraturan.
Penyebabnya:
1) Masih
lemahnya pengamalan agama, munculnya ajaran agama yang keliru dan sempit.
2) Sistem
sentralisasi pemerintahan di masa lampau sehingga timbul fanatisme daerah.
3) Tidak
berkembangnya pemahaman kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4) Terjadinya
ketidakadilan ekonomi dalam kurun waktu yang panjang sehingga muncul perilaku
ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika.
5) Kurangnya
keteladanan pemimpin bangsa dalam bersikap dan berperilaku.
6) Pengaruh
globalisasi yang luas dengan persaingan bangsa yang semakin tajam.
7) Semakin
tingginya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan
nasional.
oleh Dika
Pramono